PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH: Tinjauan Yuridis tentang Status Anak di Luar Nikah

Abstract

Status anak yang lahir di luar pernikahan yang sah merupakan salah satu kajian unik yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat 42 dan 43 menjelaskan bahwa sulit bagi mereka untuk mendapatkan status kehidupan yang jelas. Mereka hanya memiliki keterikatan secara perdata dengan ibu saja, bukan dengan bapaknya. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 mengesahkan adanya penafsiran secara maknawi terhadap UU No. 1 Thn. 1974 dalam hal status anak dengan diterimanya pengakuan seorang laki-laki atas izin ibunda sang anak dengan data dan bukti yang ilmiah untuk mengajukan permohonan pengakuan anak kepada pihak yang berwajib, dan jika permohonan diterima secara hukum, maka hubungan keperdataan anak dengan laki-laki tersebut tercipta pada waktu itu pula. Penelitian normatif ini menganalisa sebuah pengajuan di Pengadilan Negeri Surakarta tentang pengakuan anak dan pengajuan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010. Berikut mengetengahkan polemik pendapat yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 yang berdampak pada merebaknya perzinahan tersebut.