POLITIK HUKUM INDUSTRIALISASI DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HISTORIS

Syahriza Alkohir Anggoro, Iqbal Fajar Dwiranda

DOI: https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.8734

Abstract

Artikel ini menganalisis dinamika kepentingan ekonomi politik yang melatarbelakangi lahirnya UU Perindustrian dibawah periode kekuasaan rezim Orde Baru. Dengan menggunakan penelusuran historis, artikel ini berpendapat bahwa pembentukan UU Perindustrian tidak dapat dilepaskan dari pentingnya sektor perindustrian sebagai arena pertarungan yang kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan kelas penguasa, pemikiran teknokrat serta elite kongsi bisnis. Konfigurasi politik, perbedaan preferensi ideologis dan perubahan sosial yang berlangsung di masa Orde Baru sangat menentukan arah politik hukum UU Perindustrian untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan industri dalam negeri dapat mandiri dalam memperluas kegiatan industrinya serta mengurangi ketergantungan Indonesia akan investasi asing.

Keywords

Politik Hukum, Industrialisasi, Sejarah Hukum, dan Penelitian Hukum Interdisipliner

References

(a) Buku dan Jurnal

A.R. Soehoed, Asahan Peluang yang Bisa Terbuang, Jakarta: Sinar Harapan, 2000

Ali Murtopo, Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun, Jakarta: CSIS, 1972

B.J. Habibie, Strategi Transformasi Industri Suatu Negara Sedang Berkembang, Jakarta: Gema Insani Press, 1986

Christian Chua, Chinese Big Business in Indonesia, New York: Routledge, 2008

Daniel S. Lev, Transition to Guided Democracy 1957 – 1959, Ithaca: Cornell University Press, 1966

Ernst Utrecht dan Malcolm Caldwell, Indonesia: An Alternative History, terjemahan oleh Saut Pasaribu, Sejarah Alternatif Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe dan Sajogyo Insitute, 2011

Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta: CIDES, 1996

Harold Couch, The Army and Politics in Indonesia, Singapore: Exuinox Publishing, 2007

Ian Chalmers dan Vedi R. Hadiz The Politics of Economic Development in Indonesia, London: Routledge, 2000

-----------------, The Political Economy of Indonesian Automotive Industry, diterjemahkan oleh Mien Joebhaar, Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia 1950 – 1985, Jakarta: Penerbit Gramedia , 1996

Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru Keterlibatan ABRI dalam Bidang ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Rezim Otoriter, Bandung: PT Remajarosdakarya, 1998

Jeffrey Winters, Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesia State, Tanpa Penerjemah, Power in Motion Modal Berpindah Modal Berkuasa Mobilitas Investasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, 1999

Mahfud MD, Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum, dalam Jurnal Prisma No 7 – 1995

Mohammad Hatta, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, Jakarta: Inti Idayu Press, 1980

Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid 1, tanpa lokasi: Penerbit Jajasan Prapantja, 1959

Radius Prawiro, Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi Pragmatisme dalam Aksi, Jakarta: Elexmedia, 1999

Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, Reorganising Power in Indonesia the Politics of Oligarchy in the Age of Market, New York: Routledge, 2004

--------------------, The Rise of Capital, diterjemahkan oleh Harsutejo, Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012

Rizal Mallaranggeng, Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986 – 1992, Jakarta: KPG, 2008

Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven, KITLV-Jakarta dan Epistema Institute, 2014

Syahriza Alkohir Anggoro, Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan, dalam Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 10 No 1, 2019

Todung Mulya Lubis, Monopoli dan Oligopoli dalam Tinjauan Hukum, dalam Jurnal Prisma Elite, Monopoli dan Oligopoli Edisi No 2 Tahun 1985

Vedi R. Hadiz, Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Pasca Soeharto, Jakarta: LP3ES, 2005

Yahya Muhaimin, Bisnis dan Politik di Indonesia Kebijaksanaan ekonomi Indonesia 1950 – 1980, Jakarta: LP3ES, 1990

(b) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)

TAP MPRS No XIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

UU No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)

Article Metrics

Abstract view(s): 299 time(s)
PDF (Bahasa Indonesia): 172 time(s)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.