POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNGAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA YOGYAKARTA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH

Merlinda Putri Kumoro, Alia Ariesanti

DOI: https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i1.3684

Abstract

PBB-P2 is a type of tax in Indonesia, which in 2012 was converted into local tax from state tax. The purpose of this study was to determine the potential of the PBB-P2 in Yogyakarta, as a source of real local income (PAD), and the contribution of PBB-P2 P2 to reach the level of the region's autonomy. The object of this study is the city of Yogyakarta and the method of data analysis using quantitative descriptive. The data of this research is secondary data, which is sourced from the relevant local government agencies between 2006 until 2015. The data is processed to calculate the potential PBB-P2, and its contribution to region’s autonomy. The results of this study indicate that the target of PBB-P2 which set by the government of Yogyakarta only 24.68% of the potential, which means targeting of PBB-P2 revenue on Yogyakarta is not optimal. When compared with the realization, the revenue of the PBB-P2 only amounted to 25.56% of its potential. This result suggests that revenue of PBB-P2 has exceeded the expected targets, but still not optimal. This condition indicates that the city of Yogyakarta can increase region’s autonomy through optimization of target setting and achievement of PBB-P2 revenue because of potential PBB-P2 which can be explored. PBB-P2 contribution rate to the PAD Yogyakarta between 2006-2015 an average of 16.15%, whereas the UN contribution to the PAD-P2 between 2006-2015 an average of 3.85%.

Keywords: Potensial of PBB-P2, Yogyakarta city, region’s autonomy

Full Text:

PDF

References

Antar Yogya [online]. Didapatkan: http://www.antarayogya.com/berita/333556/realisasi-pbb-kota-yogyakarta-baru-41-persen [30 September 2016]

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2014 tentang Yogyakarta dalam Angka.

Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2015 tentang Ruang Hijau Terbuka Publik.

Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE, UGM.

Halim, Abdul. 2002. Akuntasi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba empat.

Halim, Abdul. 2004. Akuntasi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba empat.

Halim, Abdul. 2007. Akuntasi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba empat.

Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawong dan Amin Dara. 2014. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat

Hatta, Fitriani. 2015. Analisis Potensi dan Kontribusi PBB-P2 di Kabupaten Gunungkidul. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 437 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2015.

Mardiasmo. 2001. Perpajakan. Yogyakarta: Andi offset

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi

Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP PBB

Purnamasari, Apriani, Sukirman, Umi Pratiwi. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerim=ntah dan Hukum, serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung [online]. Didaoatkan: http://gondata.feb.unila.ac.id/galerry/wp-content/uploads/2016/08/PPJK-003-Camera-ready-Fullpaper-Edit-FULL-PAPER-FIX.pdf [16 September 2016]

Putra. 2015. Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Batang Hari. Jambi: Universitas Jambi. [online] Didapatkan: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwip7ZnZs6zQAhULO48KHeIVBgcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fonline-journal.unja.ac.id%2Findex.php%2FJES%2Farticle%2Fdownload%2F2636%2Fpdf&usg=AFQjCNET4YcSYL-5musmJmLxBrkj1jC2kQ [22 Maret 2016].

Sarijan, Adi Rahman. 2013. Pengaruh Rasio Keuangan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

Situs resmi Kota Yogyakarta. Didapatkan: http://www.jogjakota.go.id/services/pajak-bumi-bangunan [17 Mei 2016].

Situs resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Didapatkan: http://kbbi.web.id/potensi [8 Agustus 2016].

Situs resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Didapatkan: http://kbbi.web.id/kontribusi [8 Agustus 2016].

Sucipto, Adi. 2013. Analisis Potensi PBB-P2 Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

Sholikhah, Ratna. 2011. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogori Tahun Anggaran 2000–2009. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Skripsi. [online] Didapatkan: http://eprints.uns.ac.id/4979/1/208481611201104331.pdf [31 Oktober 2016].

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Yulianingsih, 2015. Republika [online]. Didapatkan: [online] http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/15/02/26/nkdw9t-tunggakan-pbb-kota-yogyakarta-capai-rp-47-miliar [30 September 2016]

Article Level Metrics

Refbacks

  • There are currently no refbacks.