ANALISIS DAMPAK TRANSFER PEMERINTAH TERHADAP KINERJA FISKAL DI KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL

Hadi Sasana(1*)

(1) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
(*) Corresponding Author

Abstract

In the regional autonomy era, city or district have to be able to increase their own income to fund their government affairs. Realization of a more realistic regional autonomy can offer tangible economic, social and political benefits to the region. This paper analyze the influence of central government transfer, Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita, consumer price index to original regional income (PAD), and the influence of central government transfer, PDRB per capita, population to routine and regional development expenditure. Data panels of all districts and cities (29 districts and 6 cities) since 2001 up to 2004 are used and the analyzing instrument used by pooled data with fixed effect model.

The result of the study shown that central government transfer and the GRDP per capita positive and significant influence to the PAD, routine and regional development expenditure.Consumer price index has positive and significant influence to the PAD, and the total population only has positive and significant influence to the routine expenditure and has nothing to do with development expenditure.

Keywords

regional autonomy; government transfer; fiscal; decentralisation

Full Text:

PDF

References

Aswarodi, 2001, Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Badan Pusat Statistik, beberapa edisi, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah, tahun 2001-2004. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik, 1995-2003. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, tahun 1994. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik, 2001-2004. Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi 35 Kota di Jawa Tengah, tahun. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik, 2002-2005. Jawa Tengah dalam Angka, Jakarta: BPS.

Daldjoeni, 1982, Penduduk, Lingkungan dan Masa Depan, Bandung: Alumni Offset.

Davey, K.J., 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, Jakarta: Ul-Press.

Devas, Nick, Brian, Biden, Anne Both, Kenneth Davey, Roy Kelly, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, terjemahan Masri Maris, Jakarta: UI Press.

Didit M.P. Pontjowinoto, 1991, Alternatif Reformasi Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah, Prisma, Vol. XX, No. 8,halaman31-42.

Elia Radianto, 1997, Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Suatu Studi di Maluku, Prisma, No. 3, halaman 39-50

Endra Tristya Nur, 2004, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Ekonomi antar WHay ah di Jawa Tengah, skripsi SI FE Universitas Diponegoro, tidak diterbitkan

Gorodnichenko,Y, 2001, Effects of Intergovernmental Aid and Fiscal Behavior of Local Governments: The Case of Ukraine, Master Thesis, University of Kiev. Available: http://www.eerc.kiev. ua/research/matheses/2001 /pdf/gorodni chenko.pdf

Gujarati, Damodar, 2003, Basic Econometrics: Fourth Edition, New York: The McGrawHill Companies Inc.

Guritno Mangkoesoebroto, 2000, Ekonomi Publik, Yogyakarta: BPFE UGM.

Haryo Kuncoro, 2004, Pengaruh Transfer antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota/kabupaten di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 9, No. 1, Juni: 47 -63

Hsiao, Cheng, 1995, Analysis of Panel Data, USA: Cambridge University Press.

Ida Bagoes Mantra, 2004, Demografi Umum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jaka Sriyana, 1999, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah, Jurnal Ekonomi don Pembangunan, Vol. 4, No. 1, hal. 102-113

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Car a Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD

Lincolyn Arsyad, 1999, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN.

M. Irsad dan Sri Sudarsi, 2001, "Otonomi Daerah: Beberapa Masalah dalam Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Gema Stikubank, Edisi 33, No, 1, hal. 1-13

Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Musgrave, RA, dan Musgrave, PB., 1989, Public Finance in Theory and Practice, Fifth Edition, USA: Mc Graw-Hill.

Oentarto Sindung Mawardi, 2004, "Perumusan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah", Prosiding Seminar Nasional Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Yogyakarta: UAD Press.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Per-tanggungjawaban KeuanganDaerah

PudjiSuprajitno, 2003, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara), Thesis S2 Magister IESP Universitas Diponegoro, tidak diterbitkan

Sjahruddin Rasul, 2004, Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah: Konsep dan Prinsip Dasar, Prosiding Seminar Nasional Pengukuran Kinerja Peme-rintah Daerah, Yogyakarta: UAD Press.

Sjamsuddin Bachri, "Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Pemda Ditinjau Dari Aspek Pembiayaan Daerah ", Prosiding Seminar Nasional Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Yogyakarta: UAD Press.

Suharyani, dkk., 2004, Model Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Pemda yang Berorientasi pada Pembaruan Sektor Publik, Prosiding Seminar Nasional Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Yogyakarta: UAD Press.

Thamrin Simanjuntak, 2001, Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Yuliati, 2001, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Zaki Baridwan, 2004, Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Publik, Presiding Seminar Nasional Pengukuran Kinerja.

DOI: 10.23917/jep.v7i2.3985

Article Metrics

Abstract view(s): 2041 time(s)
PDF: 1034 time(s)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.