POLITIK HUKUM INDUSTRIALISASI DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HISTORIS
(1) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
(2) Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
(*) Corresponding Author
DOI: https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i2.8734
Abstract
Artikel ini menganalisis dinamika kepentingan ekonomi politik yang melatarbelakangi lahirnya UU Perindustrian dibawah periode kekuasaan rezim Orde Baru. Dengan menggunakan penelusuran historis, artikel ini berpendapat bahwa pembentukan UU Perindustrian tidak dapat dilepaskan dari pentingnya sektor perindustrian sebagai arena pertarungan yang kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan kelas penguasa, pemikiran teknokrat serta elite kongsi bisnis. Konfigurasi politik, perbedaan preferensi ideologis dan perubahan sosial yang berlangsung di masa Orde Baru sangat menentukan arah politik hukum UU Perindustrian untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan industri dalam negeri dapat mandiri dalam memperluas kegiatan industrinya serta mengurangi ketergantungan Indonesia akan investasi asing.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
(a) Buku dan Jurnal
A.R. Soehoed, Asahan Peluang yang Bisa Terbuang, Jakarta: Sinar Harapan, 2000
Ali Murtopo, Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun, Jakarta: CSIS, 1972
B.J. Habibie, Strategi Transformasi Industri Suatu Negara Sedang Berkembang, Jakarta: Gema Insani Press, 1986
Christian Chua, Chinese Big Business in Indonesia, New York: Routledge, 2008
Daniel S. Lev, Transition to Guided Democracy 1957 – 1959, Ithaca: Cornell University Press, 1966
Ernst Utrecht dan Malcolm Caldwell, Indonesia: An Alternative History, terjemahan oleh Saut Pasaribu, Sejarah Alternatif Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe dan Sajogyo Insitute, 2011
Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta: CIDES, 1996
Harold Couch, The Army and Politics in Indonesia, Singapore: Exuinox Publishing, 2007
Ian Chalmers dan Vedi R. Hadiz The Politics of Economic Development in Indonesia, London: Routledge, 2000
-----------------, The Political Economy of Indonesian Automotive Industry, diterjemahkan oleh Mien Joebhaar, Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia 1950 – 1985, Jakarta: Penerbit Gramedia , 1996
Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru Keterlibatan ABRI dalam Bidang ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Rezim Otoriter, Bandung: PT Remajarosdakarya, 1998
Jeffrey Winters, Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesia State, Tanpa Penerjemah, Power in Motion Modal Berpindah Modal Berkuasa Mobilitas Investasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, 1999
Mahfud MD, Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum, dalam Jurnal Prisma No 7 – 1995
Mohammad Hatta, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, Jakarta: Inti Idayu Press, 1980
Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid 1, tanpa lokasi: Penerbit Jajasan Prapantja, 1959
Radius Prawiro, Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi Pragmatisme dalam Aksi, Jakarta: Elexmedia, 1999
Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, Reorganising Power in Indonesia the Politics of Oligarchy in the Age of Market, New York: Routledge, 2004
--------------------, The Rise of Capital, diterjemahkan oleh Harsutejo, Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012
Rizal Mallaranggeng, Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986 – 1992, Jakarta: KPG, 2008
Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven, KITLV-Jakarta dan Epistema Institute, 2014
Syahriza Alkohir Anggoro, Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan, dalam Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 10 No 1, 2019
Todung Mulya Lubis, Monopoli dan Oligopoli dalam Tinjauan Hukum, dalam Jurnal Prisma Elite, Monopoli dan Oligopoli Edisi No 2 Tahun 1985
Vedi R. Hadiz, Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Pasca Soeharto, Jakarta: LP3ES, 2005
Yahya Muhaimin, Bisnis dan Politik di Indonesia Kebijaksanaan ekonomi Indonesia 1950 – 1980, Jakarta: LP3ES, 1990
(b) Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
TAP MPRS No XIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
UU No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)
Article Metrics
Abstract view(s): 1257 time(s)PDF (Bahasa Indonesia): 1047 time(s)
Refbacks
- There are currently no refbacks.