THE DETERMINANT ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUNDS MANAGEMENT (Study in the Villages in Wonogiri District)
Triyono Triyono(1*), Fatchan Achyani(2), Mufti Arief Arfiansyah(3)(1) Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta
(2) Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta
(3) Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta
(*) Corresponding Author
Abstract
This study aims to determine the effect of financial statement presentation, accessibility of financial statements, quality of supervision of BPD, capacity of village apparatus, village financial system (Siskeudes), Government Intern Control System (SPIP) on accountability of village fund management. This study uses a quantitative approach. The population in the study were villages in Wonogiri Regency. Sampling using saturation sampling technique. Respondents in this study were the village head and village secretary. For the process of collecting data used the questionnaire method. Whereas to analyze data used multiple regression analysis.The results of the study show that 1) The presentation of financial statements has no effect on the accountability of village fund management. 2) Accessibility of financial statements does not affect the accountability of village fund management. 3) Quality of BPD Supervision does not affects the accountability of village fund management. 4) The capacity of the village apparatus does not influences the accountability of village fund management. 5) Village Financial System (Siskeudes) influences the accountability of village fund management. 6) The Government's Intern Control System (SPIP) has an effect on the accountability of village fund management.
Keywords: Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial Reports, Quality of BPD Supervision, Capacity of Village Apparatus, Village Financial System, Government Internal Control System, Accountability of Village Fund Management.
Full Text:
PDFReferences
Amalya, T., Akram, & Pituringsih, E. (2017). Determinants Of Village Financial Management And Its Implication Toward Accountability: Study On Village Governance In West Lombok Regency. International Journal of Research in Advent Technology, Vol.5, No.12.
Atmadja, A.T & Saputra, K.A.K. (2018). Determinant Factors Influencing the Accountability of Village Financial Management. Academy of Strategic Management Journal, Vol: 17 Issue: 1.
Azizah, N., Junaidi & Setiawan, A.R. 2015. Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebaai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Riset dan Aplikasi Akunransi dan Manajemen. (JRAM)Vol. 1, No. 2 September 2015 hlm 111-120.
Balemans, A. R. M. (2013). Quality Supervision. Sogeti: Worldwide.
Dwipayana, A. & Eko, S. (2003). Membangun Good Governace di Desa. Yogyakarta: Ires Press
Fathia, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD di Provinsi Riau). JOM Fekon, Vol. 4 No. 1.
Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 6 No 6.
Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Harjito, Y., Achyani, F., & Payamta. (2014). Implementasi E-Procurement Ditinjau Dari Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Model DeLone dan McLean. 3rd Economics & Business Research Festival, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Hal. 1633-1650.
Hehanussa, S.J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaa Keuangan Daerah Kota Ambon. 2 nd Conference Business Accounting and Management Vol 2 No 1 May 2015. Semarang: Unissula.
Indonesia Curroption Whats. (2018). Outlok Dana desa 2018. Jakarta.
Islami, U. (2016). Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Skripsi yang tidak dipublikasikan. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabilitas Dengan Siskeudes. http://www.bpkp.go.id . Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018.
Lewier, C.N. & Kurniawan, C.H. (2016). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten. Jurnal Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Mada, S., Kalangi, L. & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. Tesis tidak dipublikasikan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.
Mulyana, B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, Hal. 1-13.
Munti, F. & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 18 No. 2, Hal: 172-182.
Nordiawan, D. (2010). Akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.
Nurlaeli, Azlina, N. & Hasan, H.M.A. (2016). Pengaruh penyajian laporan Keuangan, dan aksesibilitas laporan Keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan Keuangan. JOM FEKON, VOl. 3 Vol 1.
Pahlevi, I. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. VII No. 17 September 2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa.
Poae, D. D. & Saerang, D.P.E. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Accountability, Vol. 2, No. 1, Hal. 27-35.
Saragih, C.A. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun. Jom FEKON, Vol.2 No.2.
Sari, N., Ghozali, I. & Achmad, T. (2017). The Effect Of Internal Audit And Internal Control System On Public Accountability: The Empirical Study In Indonesia Stae Universities. International Journal of Civil Engineering and technology, 8(9) 2017. Hal. 157-166.
Setiana, N.D. & Yuliani, N.L. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. The 6th University Research Colloquium 2017: Universitas Muhammadiyah Magelang.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. http://pemerintah.net. Diakses pada tanggal 30April 2018.
Sugiarti, E & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice (580-590). Bandung: Universitas Widiyatama.
Superdi, Rasuli dan & Silfi. (2017). Pengaruh penyajian laporan Keuangan, aksesibilitas, dan system akuntansi Keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan Keuangan daerah. JOM FEKON, Vol. 4 No. 1. 2017.
Triyono. (2002). Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 1 No. 2, September 2002 Hal 139-152.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Yesinia, N.I., Yuliarti, N.C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 10 (1), 2018, Hal. 105-112.
Yudianto & Sugiarti. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerinatah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Survei pada Desa-desa di Wilayah Kabupaten Karawang). Tesis tidak dipublikasikan, Universitas Padjajaran, Bandung.
Yuliani. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik kualitatif, aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Maret 2017, Hal 1-14.
Yusrianti, H., Subeki, A., Ferina, I.S. & Anggi, F. (Oktober, 2013). The Effect Of Regional Balance Sheet Disclosure And Accessibility Financial Statements On The Accountability Of Regional Financial Management In Palembang City. Paper dipresentasikan dalam forum ilmiah The 14 th Four A Annual Conference. Penang, Malaysia.
Wardani & Andriyani (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten. Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 2 Desember 2017.
Widyatama, N. & Diarespati (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi dana desa (ADD). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 02 No. 02
Article Metrics
Abstract view(s): 5082 time(s)PDF: 3428 time(s)
Refbacks
- There are currently no refbacks.