Village Funds After the Emergence of the Village Law (Study of the Use of Village Funds in Providing Cash Direct Funds ‘BLT’ in Kelet Village during the Pandemic)
(1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
(2) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
(*) Corresponding Author
DOI: https://doi.org/10.23917/laj.v6i1.13409
Abstract
Objective: Knowing the basis for implementing the use of village funds in providing Cash Direct Funds (BLT) in Kelet Village and examining the effectiveness and barriers to using village funds in providing Cash Direct Funds in Kelet Village as well as the criteria for Cash Direct Funds recipients in Kelet Village.
Method: The research method used is a normative model with a statutory approach with descriptive analysis in nature. Types and sources of data were obtained from the results of an inventory of literature studies on official documents of laws and regulations related to Cash Direct Funds. The data collection method uses the literature study technique, which is carried out by searching, recording, taking inventory, and analyzing the material content data from the body and previews contained in the statutory regulations related to Cash Direct Funds. The data analysis model uses a deductive thinking pattern in order to draw a conclusion.
Finding: In Kelet Village, a cash direct funds program has been implemented which has been legalized through Village Head Regulation No. 6/2020 About Village Cash Direct Funds to Beneficiary Families Due to the COVID-19 Pandemic. The Village Head Regulation applies because there is a regulatory order from Law No. 2/2020 concerning Stipulation of Government Regulation In Lieu of Law No. 1/2020 concerning State Financial Policy and State Financial System Stability for Handling the COVID-19 Pandemic and its derivatives which include: Minister of Finance Regulations, Village Government Regulations, and Ministry of Home Affairs Instructions for the implementation of Cash Direct Fund.
Novelty: This research was conducted because of a policy that was passed by the government during the COVID-19 pandemic, which caused a lot of misunderstanding for the public in responding to applicable policies.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aditya, dkk, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 9.1 (2018), 79–100
Artikel Ombudsman yang diakses melalui https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kusut-data-blt-dana-desa
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, Kecamatan Keling Dalam Angka 2020
Dimyati, Khudzaifah, Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum (Surakarta, 2020)
Enggarani, Nuria Siswi, Buku Ajar Hukum Pemerintahan Daerah (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)
Fauziah, Hera, “Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Otonomi Daerah,” Jurnal JOM Fakultas Hukum, III.2 (2016), 1–14
Fitriana, Mia Kusuma, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara,” Jurnal Legislasi Indonesia, 12.02 (2015), 1–27
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa, 2020
Keuangan, Kementerian, “Menjaga Sinambung Hayat Desa,” Jurnal Media Keuangan, XV.155 (2020), 1–25
Mufida, Anisa, “Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19,” Jurnal Adalah (Buletin Hukum & Keadilan), 4.1 (2020), 159–66
Penjelasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020
Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Jepara No. 60/2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Jepara TA 2020
Peraturan Daerah Jepara Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa
Peraturan Desa Kelet Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020
Peraturan Desa Kelet Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
Peraturan Petinggi Kelet Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Petinggi Kelet Nomor 4 Tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai Desa Kepada Keluarga Penerima Manfaat Akibat Pandemi Covid-19
Peraturan Petinggi Kelet Nomor 6/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Petinggi Kelet No. 5/2020 Tentang BLT-Desa Kepada Keluarga Penerima Manfaat Akibat Pandemi Covid-19
Purwadi, Ari, “Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah,” Jurnal Perspektif, XVII.2 (2013), 86–96
Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD (Padat Karya Tunai Desa)
Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD (Padat Karya Tunai Desa)
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa alur penggunaan dana desa ialah diperuntukkan guna melaksanakan anggaran kegiatan Belanja Tak Terduga
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa
Article Metrics
Abstract view(s): 306 time(s)PDF: 289 time(s)
Refbacks
- There are currently no refbacks.
