PEMBERIAN MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT
(1) Ilmu Hukum/Fakultas, Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
(2) Ilmu Hukum/Fakultas, Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
(3) Ilmu Hukum/Fakultas, Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
(*) Corresponding Author
DOI: https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Asnawi, M. Natsir. 2016. Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Yogyakarta : UII Press.
Harahap, M. Yahya. 2008. Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Cet. VII. Jakarta : Sinar Grafika.
Jamadi. 2018. Putusan Hakim Pengdilan Agama yang Progresif. Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 387. Jakarta Pusat : Ikatan Hakim Indonesia.
Manan, Abdul. 2000. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta : Yayaan Al-Hikmah.
Muthoifin. (2019). Shariah hotel and mission religion in surakarta indonesia. Humanities and Social Sciences Reviews, 7(4), 973–979. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74133
Muthoifin, S. shobron, & Rahman, S. A. (2019). Humanist islam in indonesia ahmad syafii maarif perspective. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(6), 780–786. https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2019.76118/2384
Muthoifin, Pembinaan Kerukunan Masyarakat Baru Pada Perumahan Baru Perum Griya Salaam Boyolali, Proceeding of The URECOL, 12-15
Moelong, Lexy J. 2001. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosda Karya
Nuha,Muthoifin, Eternalisasi dan Kontekstualisasi Syair-Syair Imam Syafii Perspektif Pendidikan Islam, Proceeding of The URECOL UMP Purwokerto, 145-150
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2013. Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke-15. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Sumitro, Roni Hanitio. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Semarang, : Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Article Metrics
Abstract view(s): 3450 time(s)PDF: 11459 time(s)
Refbacks
- There are currently no refbacks.