KEBIJAKAN PUBLIK SELAMA PANDEMI COVD 19 TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Arif Setia Budi(1*)

(1) Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan
(*) Corresponding Author

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan publik selama pandemi COVID 19 berdasarkan hukum islam. Dalam berlangsungnya kasus COVID di Indonesia ada bebrapa kebijakan yang dipandang tidak sesuai dengan ketentuan Islam sehingga menimbulkan perdebatan didalam masyarakat. Perdebatan yang dilakukan tersebut juga berdasar, akan tetapi ditengah pandemi yang sekarang melanda diperlukan kerjasama dan juga kesadaran dari masing-masing pihak agar keamanan dan kestabilan nasional bisa tercipta. Metode penulisan jurnal ini dengan menggunakan studi kepustakaan. Adapun sumber utama kajian yang ada pada penelitian ini adalah jurnal, skripsi, dan juga buku yang memiliki keterkaitan relevan dengan topik yang sedang dibahas. Hasil kajian meliputi: diadakannya kebijakan PSBB tidak bertentangan dengan perspektif hukum Islam dan dianjurkan untuk dilaksanakan, hal ini juga dijelaskan bahwa Rasulullah melarang seseorang yang berada diluar daerah yang terserang wabah untuk memasuki daerah tersebut. Begitu juga dengan orang yang berada didalamnya jangan keluar terlebih dahulu sebelum wabah itu mereda atau berhenti. Adanya kebijakan tentang panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H dan edaran untuk sementara tidak melaksanakan shalat dan ibadah di masjid, salat Jumat diganti salat zuhur dan dilaksanakan di rumah masing-masing hingga berakhirnya pandemi covid-19, merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan laju penyebaran kasus COVID 19. Sedangkan kebijakan yang terakhir adalah shalat berjamaah yang berjarak juga diperbolehkan karena ada penyebab dilaksanakan hal tersebut. Pada pelaksanaan dari kebijakan tersebut tentunya juga mengharapkan kesadaran dari masyarakat agar pandemi yang ada di Indonesia segera berakhir. Pemerintah dan masyarakat memiliki andil yang sama dalam mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

Keywords

Kebijakan Publik, Pandemi COVID 19, Hukum Islam

Full Text:

PDF

References

Abdoellah, A. Y. Y. R. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik (p. 57).

Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy : The Experience Of Indonesia. Junal Borneo Administrator, 16(2), 253–270.

Alif Jumai Rajab, Muhamad Saddam Nurdin, & Hayatullah Mubarak. (2020). Tinjauan Hukum Islam pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(2), 156–173. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.143

Alimansur, M., & Quyumi, E. (2020). Prevention Efforts With Compliance To The Prevention Of Transmission Of Covid-19 To Covid Volunteers. Journal of Public Health Research and Community Health Development, 4(1), 81. https://doi.org/10.20473/jphrecode.v4i1.21792

Amalia, R. (2021). PRAKTIK PELAKSANAAN SHALAT JAMAAH PADA MASA PANDEMI MENURUT HUKUM ISLAM. In Skripsi.

Bappenas, K. P. (2021). Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia.

Bintari, A., & Pandiangan, L. H. S. (2016). Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Perseroan Terbatas (Pt) Mass Rapid Transit (Mrt) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta. CosmoGov, 2(2), 220. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10006

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 6(1), 83. https://doi.org/10.29210/3003906000

Dirkareshza, R., Azura, D. M., & Pradana, R. (2021). Government Policy during the Covid-19 Pandemic: Between a Prosperous Country and a Healthy Country. Jurnal Mercatoria, 14(1), 79–98. http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643

Fadhal, S. (2020). Komunikasi publik di tengah krisis: tinjauan komunikasi pemerintah dalam tanggap darurat pandemi covid-19. Media, Komunikasi Di Masa Pandemi Covid 19, 1–25. https://eprints.uai.ac.id/1469/

Febriyandi, D. (2016). Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studi di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2(2), 120–127. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.02.4

Harahap______________, N. (2014). Penelitian Kepustakaan____ _. Jurnal Iqra’, 1, 68–73.

Hasibuan, R. P. P. M., & Ashari, A. (2020). Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(7). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15379

Hayat. (2017). Manajemen Kebijakan Publik. Intrans Publishing, September 2017, 121. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik

Hernimawati, H., Dailiati, S., & Sudaryanto, S. (2017). Agenda Kebijakan Publik Pada Badan Perpustakaan Dan Arsip (Bpa) Kota Pekanbaru. Jurnal Niara, 10(1), 6–15. https://doi.org/10.31849/nia.v10i1.1883

Indraswari, R. R., & Yuhan, R. J. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penundaan Kelahiran Anak Pertama Di Wilayah Perdesaan Indonesia: Analisis Data Sdki 2012. Jurnal Kependudukan Indonesia, 12(1), 1. https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.274

Junaidi, D. faizal salista. (2020). 600-Article Text-4841-1-10-20210614.pdf. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/600

Kurniasih, E. P. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020, 277–289.

Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi. Independen, 1(2), 121–130. https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130

Pradana, B. (2019). Politik Penguasaan Teknologi: Jalan Keluar dari Stigmatisasi Negara Berkembang di Regional Asia. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(2), 119. https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5444

Prasetyo, B. (2012). Kajian Teoretik Karakter Kebijakan Publik. Jurnal Politik Indonesia, 1(1), 1–10.

Puspita, R. I. (2016). ANALISIS PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PUBLIK. In UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 1–12. https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96

Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative Law and Governance Journal, 3(2), 240–249. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249

Rusli, B. (2013). Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Kebijakan Publik.

Shodiq, S. (2020). Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan). Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 5(2), 100–122. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.743

Sidqi, I., & Witro, D. (2021). Kebijakan Politik Hukum Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’Ah. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 16. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7644

Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik.

Supriyadi, S. (2020). Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik. Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(2), 91. https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3069

Susila Wibawa, K. C. (2020). Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19. Online Administrative Law & Governance Journal, 3(3), 2621–2781. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5080/2694.

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yunihastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7(1), 45. https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415

Sutopo, O. R. (2010). Beragam Islam, Beragam Ekspresi: Islam Indonesia dalam Praktik. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 15(2), 85–97. https://doi.org/10.7454/mjs.v15i2.4999

Tahir, A. (2018). Kebijakan publik dan good governancy. 1–174.

Yunus, N. R. (2016). Menciptakan Good and Clean Government. Nur El-Islam, 3(1),143–175. https://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/36

Zulkarnain, F., Nurdin, A., Gojali, N., & Wahyu, F. P. (2020). Kebijakan Fatwa MUI Meliburkan Shalat Jumat Pada Masa Darurat Covid-19. Uinsgd, 1–11. http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30

Article Metrics

Abstract view(s): 541 time(s)
PDF: 236 time(s)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.