Seaweed Investment as Application in Development of Minapolitan Area

Caroline Caroline

doi:10.23917/jep.v14i2.146

Seaweed Investment as Application in Development of Minapolitan Area

Caroline Caroline^(1*)

(1) Faculty of Economic, Universitas Sultan Fatah Demak Jl. Sultan Fatah 83 Demak 59516, Jawa Tengah, Indonesia, Phone: +62-291-681024
(*) Corresponding Author

Abstract

Consequences of regional autonomy is not easy, this is because a required area should look for alternative sources of financing regional. One of the sources of financing in the Brebes district is the development of seaweed cultivation to be exported to other countries. The calculations show that the investment in seaweed farming is feasible to be developed because of the many advantages gained than seaweed farming. The first advantage of the presence of a source of income for local communities and Brebes district, opening job opportunities broadly, to develop products made from seaweed such as cosmetics, pharmaceuticals, herbs, jelly, and so forth.

Keywords

investment; seaweed farming; minapolitan; income communities

Full Text:

PDF

References

Hakim, Saeful. Ernan Rustiadi, Dyah R. Panuju, dkk, 2002. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crepest Press dan Yayasan Obor Indonesia.

Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN. Mardiyasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Perda Kabupaten Brebes No. 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2010

Perda Kabupaten Brebes No. 15 Tahun 2001 tentang Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes 2001-2010

Perda Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Mene- ngah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008-2012

Perda Kabupaten Brebes No. 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

PP RI No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Widjaja, A.W. 2001. Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada.

DOI: 10.23917/jep.v14i2.146